Waktu baca: 5 menit
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap kembali menjadi isu nasional setelah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di Jakarta dan sejumlah kota pada Rabu, 28 Oktober 2026. Mereka menuntut respons yang lebih kuat terhadap kebakaran dan dampaknya bagi kesehatan serta lingkungan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan hanya urusan pemadaman, tetapi juga menyangkut perlindungan warga, tata kelola lahan, dan kepercayaan publik terhadap penanganan krisis.
Dampak asap melampaui lokasi kebakaran
Asap dari kebakaran lahan dapat terbawa angin ke kawasan yang jauh dari titik api. Partikel halus di udara dapat memperburuk gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit paru atau jantung. Reuters melaporkan pada 27 Oktober bahwa pemerintah menyiapkan bus berfasilitas oksigen di Palangka Raya untuk membantu warga yang mengalami keluhan akibat asap. Laporan yang sama mengutip data Kementerian Kesehatan mengenai ratusan ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran sepanjang Agustus hingga 25 Oktober 2026.
Angka kasus kesehatan perlu dibaca dengan konteks metodologi pencatatan dan wilayah pelaporan. Meski begitu, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan merupakan sinyal bahwa mitigasi harus berjalan bersama pemadaman. Warga membutuhkan informasi kualitas udara yang rutin, fasilitas kesehatan yang siap, serta panduan yang jelas tentang aktivitas luar ruang.
Mengapa tuntutan publik menguat?
Dalam aksi pada 28 Oktober, peserta menyuarakan keberatan atas dampak asap dan mendesak pemerintah memperkuat langkah penanganan, termasuk soal status darurat. Reuters melaporkan bahwa demonstrasi juga berlangsung di Makassar dan Bandung. Pemerintah menyatakan telah menindak perusahaan yang terkait kebakaran, memberi bantuan kepada provinsi terdampak, dan melanjutkan pemantauan.
Perbedaan pandangan mengenai status bencana tidak mengubah kebutuhan mendesak di lapangan: warga harus memperoleh perlindungan kesehatan, sekolah dan layanan publik perlu menyesuaikan kegiatan berdasarkan kondisi, dan informasi risiko harus mudah ditemukan. Penetapan status kedaruratan sendiri membutuhkan penilaian resmi atas dampak, kapasitas penanganan, serta ketentuan yang berlaku.
Respons perlu mencakup pencegahan dan pemulihan
Pemadaman penting, tetapi tidak cukup jika penyebab kebakaran tidak ditangani. Pemerintah daerah, aparat, pengelola lahan, komunitas, dan lembaga lingkungan perlu berbagi informasi mengenai titik panas, kondisi gambut, akses air, dan potensi penyebaran api. Deteksi dini dan respons cepat dapat mengurangi peluang kebakaran kecil berubah menjadi kejadian yang sulit dikendalikan.
Setelah api padam, pekerjaan belum selesai. Pemulihan lahan, pemantauan kualitas air dan udara, dukungan bagi warga terdampak, serta evaluasi penyebab kebakaran diperlukan agar masalah tidak berulang. Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan harus dilakukan berdasarkan bukti dan menjangkau pihak yang benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan tanpa memeriksa konteks penguasaan lahan.
Langkah praktis bagi warga
Warga di daerah terdampak sebaiknya mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Saat asap pekat, kurangi aktivitas berat di luar ruangan, gunakan pelindung pernapasan yang sesuai jika harus beraktivitas, dan cari pertolongan medis bila mengalami sesak napas atau keluhan berat. Sekolah, tempat kerja, dan penyelenggara kegiatan perlu mengutamakan kondisi kesehatan ketimbang memaksakan kegiatan luar ruang.
Masyarakat juga dapat melaporkan titik api atau pembakaran yang terlihat melalui kanal resmi setempat, tanpa mendekati lokasi berbahaya. Hindari menyebarkan foto lama atau klaim lokasi yang belum terverifikasi karena dapat mengacaukan informasi tanggap darurat.
Karhutla adalah masalah lintas sektor. Penanganan yang dipercaya publik memerlukan data yang terbuka, perlindungan warga yang terukur, penegakan hukum yang transparan, dan evaluasi setelah krisis. Tekanan masyarakat pada akhir Oktober menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah personel yang dikerahkan, tetapi juga dari seberapa jauh risiko dan dampak terhadap kehidupan warga benar-benar berkurang.
Bacaan rujukan: Reuters, laporan aksi terkait karhutla pada 28 Oktober 2026 dan Reuters, laporan layanan oksigen bagi warga terdampak asap, 27 Oktober 2026.
