Waktu baca: 5 menit
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ujian kebijakan pemerintah pada akhir Oktober 2026. Sekretariat Negara melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, pada 27 Oktober untuk membahas sejumlah agenda, termasuk riset dalam mengatasi karhutla dan pengembangan energi. Pada saat yang sama, aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat pada 28 Oktober menuntut respons yang lebih kuat terhadap kebakaran serta kabut asap.
Riset perlu menjawab masalah yang nyata
Riset dapat membantu pemerintah memahami pola kebakaran, kondisi lahan gambut, cuaca, perubahan tutupan lahan, dan cara memprediksi penyebaran api. Data yang lebih baik juga dapat membantu menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu, kapan sumber daya pemadaman harus dipindahkan, serta bagaimana mengukur hasil pencegahan.
Namun, riset hanya berguna jika terhubung dengan keputusan operasional. Temuan ilmiah perlu diterjemahkan menjadi peta risiko yang digunakan petugas, sistem peringatan dini yang mudah dipahami daerah, anggaran yang tepat sasaran, dan evaluasi yang dapat diperiksa publik. Tanpa koordinasi dan tindak lanjut, data berisiko berhenti sebagai laporan tanpa mengubah kondisi di lapangan.
Koordinasi pusat dan daerah menentukan hasil
Karhutla melibatkan banyak kewenangan: pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan, perusahaan, komunitas, serta layanan kesehatan. Pembagian peran yang jelas penting agar informasi titik api, kebutuhan personel, sumber air, dan kondisi warga dapat dipertukarkan tanpa jeda yang tidak perlu.
Pemerintah juga perlu menyampaikan ukuran keberhasilan yang dapat diuji. Misalnya, seberapa cepat titik api terdeteksi dan ditangani, apakah luas kebakaran menurun, apakah warga memperoleh informasi kualitas udara tepat waktu, dan bagaimana pemulihan lingkungan dilakukan setelah api padam. Indikator yang jelas memudahkan masyarakat menilai apakah kebijakan menghasilkan perubahan nyata.
Perlindungan warga tetap menjadi prioritas
Di tengah perdebatan tentang strategi jangka panjang, warga terdampak membutuhkan langkah yang segera: layanan kesehatan yang siap, informasi kualitas udara, bantuan untuk kelompok rentan, dan arahan yang konsisten tentang kegiatan di luar ruangan. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan respons dengan keadaan setempat, karena tingkat paparan asap dan kapasitas layanan tidak selalu sama antardaerah.
Aspek sosial juga perlu diperhatikan. Kebijakan pencegahan pembakaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada lahan, sekaligus memastikan bahwa praktik yang dilarang tidak dibiarkan menimbulkan risiko luas. Pendampingan, alternatif pengelolaan lahan, dan penegakan aturan yang adil perlu berjalan beriringan.
Menjaga pasokan dan layanan publik
Selain karhutla, pemerintah pada 27 Oktober juga menyampaikan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Agenda ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan pemerintah mencakup lebih dari satu tekanan. Gangguan lingkungan dapat memengaruhi mobilitas, kesehatan, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi, sehingga koordinasi antarsektor menjadi penting.
Informasi mengenai kebijakan pangan perlu dilengkapi data stok, distribusi, dan harga di lapangan agar masyarakat dapat membedakan langkah yang diumumkan dari hasil yang sudah tercapai. Prinsip yang sama berlaku pada penanganan karhutla: publik perlu mengetahui tindakan yang dilakukan, wilayah yang menjadi prioritas, dan bagaimana hasilnya dievaluasi.
Akuntabilitas membangun kepercayaan
Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa pemerintah sedang bekerja. Diperlukan pembaruan berkala, data yang konsisten, mekanisme pengaduan yang berfungsi, serta penjelasan ketika target tidak tercapai. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
Riset BRIN dapat menjadi bagian penting dari solusi, tetapi bukan pengganti pemadaman, pencegahan, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum. Tantangan pemerintah sekarang adalah menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan tindakan yang terukur. Publik akan menilai kebijakan dari berkurangnya risiko kebakaran, meningkatnya perlindungan bagi warga, dan kemampuan mencegah krisis yang sama berulang.
Bacaan rujukan: Sekretariat Negara, berita Presiden dan pemerintahan, 27–28 Oktober 2026 dan Reuters, laporan aksi publik terkait karhutla, 28 Oktober 2026.
