Waktu baca: 5 menit
Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan di tengah memburuknya kabut asap dan tuntutan publik agar pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden pada 21 Oktober dan diberitakan pada 23 Oktober 2026, Polri menyebut 243 orang dan 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara karhutla.
Angka perkara perlu dibaca dengan cermat
Menurut laporan Polri, penanganan perkara perorangan mencakup 286 laporan polisi dengan luas area terbakar yang dikaitkan dengan perkara tersebut sekitar 5.856 hektare. Dari proses itu, 243 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk perkara yang berkaitan dengan korporasi, terdapat 100 laporan polisi dengan area sekitar 29.534,99 hektare dan 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan data per 20 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB.
Data tersebut menggambarkan skala penyidikan yang dilaporkan, tetapi tidak boleh disalahartikan sebagai putusan pengadilan. Status tersangka berarti penyidik menilai terdapat dasar untuk menetapkan seseorang atau badan usaha dalam proses hukum. Kesalahan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses yang berlaku, dan setiap pihak memiliki hak untuk membela diri.
Penelusuran tidak berhenti pada pelaku lapangan
Dalam perkara lingkungan, penyidikan perlu menguji penyebab kebakaran, lokasi dan penguasaan lahan, aktivitas yang berlangsung, serta hubungan antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Jika ada dugaan keterlibatan badan usaha, penegak hukum perlu menelusuri keputusan operasional, tanggung jawab pengelolaan, serta bukti yang menghubungkan pihak terkait dengan peristiwa tersebut.
Penelusuran yang menyeluruh penting agar penanganan tidak hanya menyasar orang yang ditemukan di lapangan, sementara pertanyaan mengenai pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lahan tidak terjawab. Namun, pemeriksaan terhadap korporasi juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan semata-mata luas area yang terbakar atau tekanan opini publik.
Dasar hukum dan hak masyarakat
Larangan membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan pidana dapat diterapkan apabila unsur pelanggaran terbukti. Penerapan pasal, pembuktian niat, hubungan sebab akibat, dan pertanggungjawaban badan usaha perlu dinilai berdasarkan fakta setiap perkara.
Masyarakat memiliki peran dalam pencegahan dan pelaporan, tetapi perlu menghindari tindakan main hakim sendiri atau menyebarkan identitas orang yang belum diputus bersalah. Laporan sebaiknya memuat informasi yang dapat diverifikasi dan disampaikan melalui kanal resmi. Bagi media, penggunaan istilah “tersangka” secara tepat juga penting untuk menjaga akurasi dan prinsip praduga tak bersalah.
Koordinasi peradilan ikut menentukan hasil
Mahkamah Agung pada 19 Oktober 2026 menyampaikan langkah penyusunan dan finalisasi templat serta alur penanganan perkara pidana untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru. Pembaruan prosedur membutuhkan kesiapan aparat, dokumen yang seragam, serta pemahaman yang jelas tentang tahapan perkara. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar proses berjalan konsisten dan hak para pihak tetap terlindungi.
Dalam perkara karhutla, transparansi juga berarti memberi informasi perkembangan tanpa membuka materi penyidikan yang seharusnya dirahasiakan. Publik perlu mengetahui jumlah perkara, tahapan penanganan, dan hasil akhir ketika sudah dapat diumumkan. Informasi tentang penetapan tersangka sebaiknya diikuti pembaruan yang seimbang mengenai proses hukum selanjutnya.
Penindakan harus diikuti pencegahan
Proses pidana dapat memberi efek jera, tetapi tidak menggantikan pencegahan. Pengawasan wilayah rawan, pemantauan titik panas, kesiapan pemadaman, edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar, serta pemulihan kawasan terdampak perlu terus dilakukan. Pemerintah daerah, masyarakat, pemilik lahan, dan pelaku usaha harus mengetahui kewajiban masing-masing serta konsekuensi jika aturan dilanggar.
Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya tersangka. Yang lebih penting adalah kualitas pembuktian, konsistensi penanganan perkara, perlindungan hak semua pihak, dan berkurangnya kejadian kebakaran di masa mendatang. Penanganan yang transparan dan berbasis bukti dapat membantu memulihkan kepercayaan sekaligus memberi dasar yang lebih kuat untuk mencegah karhutla berulang.
Bacaan rujukan: Polri, laporan penanganan karhutla, 23 Oktober 2026 dan Mahkamah Agung, persiapan implementasi KUHP dan KUHAP baru, 19 Oktober 2026.
